1 April 2018, Beli Barang Jumlah Besar Wajib Tunjukkan KTP

Endy Purwanto
05 Januari 2018
Share Via

Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib memberikan informasi atau identitasnya mulai 1 April 2018. Ketentuan tersebut sempat tertunda lantaran seharusnya berlaku 1 Desember 2017.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama menerangkan, untuk pembuatan faktur pajak maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menggunakan e-faktur. Di sana, terdapat ketentuan mencantumkan identitas pembeli termasuk NPWP.

Kenyataannya, ada pembeli terutama orang pribadi tidak mau atau mengaku tidak memiliki NPWP. "Kami mengindikasikan ini sudah berjalan cukup lama. Dan pembeliannya tidak sedikit. Pembeliannya miliaran, orang ke pabrik beli barang, tetapi jumlahnya besar tapi dia bilang tak punya NPWP," kata dia di Kantor Pusat DJP Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Hal inilah yang akan ditindaklanjuti oleh DJP sehingga, menimbulkan perlakuan yang adil dengan PKP. "Jadi pembeli yang mengaku tidak punya NPWP harus menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari e-KTP. Supaya nanti bisa kita pantau siapa pembelinya," katanya

Di dalam regulasi sebelumnya, ketentuan ini seharusnya berlaku 1 Desember 2017 melalui Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-26/PJ/2017. DJP memperbaiki aturan tersebut dan berlaku 1 April 2018.

"Semua harus sudah siap, sejak 1 April pembeli tak punya NPWP memberikan NIK kepada penjual untuk dimasukan e-faktur. Kalau e-faktur tanpa memasukan itu secara sistem tidak bisa dibuat, dikunci di situ," jelasnya.

Ketentuan ini tidak berlaku untuk pembeli eceran atau ritel. "Ketentuan ini tidak berlaku untuk yang eceran, yang langsung ke kustomer, kaya ritel enggak mungkin ritel eh mau beli NIK-nya mana," kata dia.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sempat menunda aturan wajib mencantumkan informasi atau identitas pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karena beberapa hal. Seharusnya aturan itu berlaku mulai 1 Desember 2017.

Dikutip dari keterangan resmi Ditjen Pajak di Jakarta, Kamis 28 Desember 2017, Ditjen Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-26/PJ/2017 tanggal 29 Nopember 2017.

Aturan itu tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yang terhitung berlaku 1 Desember 2017. "Tapi pemberlakuan perdirjen tersebut ditunda," bunyi keterangan resmi tersebut tanpa disebut sampai kapan penundaan aturan ini.

Tujuan Perdirjen 26/2017 ini diterbitkan untuk melindungi Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar mendapat perlakuan yang sama (equal treatment) bagi para pengusaha. Sebab, dalam praktiknya, disinyalir banyak pengusaha orang pribadi yang membeli barang dalam jumlah besar, (yang ditujukan untuk diolah atau diperjualbelikan kembali), tetapi mengaku tidak memiliki NPWP.

Akibat yang terjadi, sebagian pengusaha memiliki NPWP, menjadi PKP dan membayar pajak, dan sebagian lainnya lagi tetap tidak masuk ke dalam sistem perpajakan. "Jadi untuk mendorong kepatuhan para pengusaha tersebut, maka pembeli yang tidak memiliki NPWP harus menunjukkan atau memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk dicantumkan sebagai identitas pembeli dalam e-faktur pajak."

Namun, pelaksanaannya harus ditunda karena pertimbangan beberapa hal:

1. PKP membutuhkan kesiapan untuk menyesuaikan administrasi dalam pembuatan dan pelaporan e-faktur atas penyerahan BKP atau JKP untuk mengakomodasi kewajiban pengisian kelengkapan faktur pajak sesuai PER-26/PJ/2017.

2. Dari aspek administrasi perpajakan, diperlukan penyempurnaan aplikasi e-faktur untuk memberikan dukungan validasi kelengkapan pengisian faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagaimana diwajibkan dalam PER-26/PJ/2017.

3. Diperlukan sosialisasi bagi PKP dan masyarakat (pembeli), serta diseminasi internal bagi petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memberikan pemahaman yang sama dalam penerapan PER-26/PJ/2017.

Selama jangka waktu penundaan dimaksud, tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak masih mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. (MTV/END)

 

Tags: Pajak,

Bagaimana reaksi Anda tentang berita ini?

Berikan komentar terkait berita ini

BERITA LAINNYA

Olahraga Lainnya - 18 Oktober 2018 17:48:58 wib

NBA: Raptors Taklukkan Cavaliers 116-104

Toronto Raptors berhasil memenangkan pertandingan pertama NBA musim 2018-19 saat menghadapi Cleveland Cavaliers, Kamis (18/10). Bertanding di Scotiabank Arena, Kanada, Raptors berhasil mengalahkan Cavaliers dengan skor
Nasional - 18 Oktober 2018 17:43:40 wib

Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Rumah Tahan Gempa di Sumbawa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). RISHA ini merupakan salah satu teknologi pembangunan rumah tahan gempa ditawarkan kepada masyarakat Lombok yang ingin kembali
Bursa - 18 Oktober 2018 16:38:32 wib

Rumah James Riady Digeladah KPK, Saham Lippo Group Rontok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah CEO Lippo Group, James Riady terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang,
Hukum - 18 Oktober 2018 16:27:55 wib

Divonis 4 Tahun, Roro Fitria Menangis

Pedangdut Roro Fitria menangis tersendu-sendu usai dirinya dinyatakan bersalah terkait kasus kepemilikan narkotika. Ia divonis 4 tahun penjara oleh Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Awalnya, Roro
UKM - 18 Oktober 2018 15:48:17 wib

Sampoerna Dukung Pemberdayaan UKM di Indonesia

PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) memiliki komitmen yang besar dalam mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia. Buktinya, Sampoerna
Industri - 18 Oktober 2018 15:37:50 wib

Sayang, Tingkat Kewirausahaan di Indonesia masih Rendah

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, menyayangkan tingkat kewirausahaan Indonesia masih rendah. Padahal potensinya sangat besar. Rendahnya itu terbukti Indonesia hanya menduduki peringkat 94 dari 137
Sepakbola - 18 Oktober 2018 15:08:10 wib

Legenda Arsenal Senang Wenger Melatih Lagi

Arsene Wenger mengaku sudah siap kembali melatih. Wenger hingga saat ini belum menangani tim usai memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih Arsenal pada akhir musim kemarin. Momen itu menandakan akhir
Asosiasi Lain - 18 Oktober 2018 14:22:08 wib

Apindo Soroti Soal Kepesertaan BPJS Kesehatan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Riau menilai respons Presiden Jokowi atas masalah defisit keuangan di BPJS Kesehatan tidak tepat. Padahal masalah utama saat ini ada di kepesertaan. Ketua Dewan Pimpinan
Sehat - 18 Oktober 2018 14:17:46 wib

Cara Ampuh Hilangkan Kerutan Wajah

Kerutan pada wajah adalah tanda dini bahwa tubuh Anda sudah mulai menua. Semakin kita bertambah usia, kulit wajah kita akan kehilangan kekencangan dan kelenturannya. Terkadang, munculnya kerutan pada wajah terjadi
Korporat - 17 Oktober 2018 18:47:27 wib

Ayooklik.com dan LKPP Sosialisasi E-Katalog di Kota Santri

Ayooklik.com (PT Amtek Perkasa Internasional) bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) mengggelar sosialisasi e-Katalog di Kota Santri Jombang, Selasa (16/10). Sekitar lebih dari 100
Nasional - 17 Oktober 2018 18:24:05 wib

Presiden Jokowi Sayangkan Kemajuan Teknologi Malah Turunkan Kesehatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai membengkaknya defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) tak lepas dari perkembangan kemajuan teknologi yang malah memicu gaya hidup kurang sehat.
Kadin - 17 Oktober 2018 17:53:52 wib

Kadin Usul Konsep Neraca Mangrove bagi UMKM

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) mengusulkan kepada pemerintah, akademisi dan pengusaha membuat konsep neraca mangrove guna mengoptimalkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berbasis bahan baku
Hukum - 17 Oktober 2018 17:30:47 wib

Kasus Suap Meikarta, KPK Geledah Kantor Lippo Group

Kasus suap Meikarta menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rabu (17/10) Tim Satgas KPK menggeledah kantor Lippo Group di Menara Matahari, Kelapa Dua, Tangerang, Banten. "Tim KPK masih berada
Balap - 17 Oktober 2018 17:14:31 wib

MotoGP: Rossi Khawatirkan Nasib Jorge Lorenzo

Pembalap Valentino Rossi diam-diam masih menaruh perhatian kepada Jorge Lorenzo, yang notabene merupakan mantan rekan setimnya di tim Movistar Yamaha. Ini berkaitan dengan keputusan X-Fuera pindah ke tim MotoGP Repsol
Nasional - 17 Oktober 2018 17:03:31 wib

YLKI Desak Pemerintah Jamin Hak Konsumen Meikarta

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah agar menjamin hak-hak keperdataan konsumen yang sudah terlanjur melakukan transaksi pembelian properti di Meikarta Bekasi. Meikarta kini jadi bahan
Daerah - 17 Oktober 2018 16:44:16 wib

Bikin Kesel, Aki Untuk Alat Perekam Getaran Anak Krakatau Malah Dicuri

Aki untuk alat perekam getaran yang dipasang di Gunung Anak Krakatau sempat dicuri orang yang tidak bertanggung jawab. Pencurian ini sempat menganggu aktivitas pemantauan getaran yang diakibatkan gunung berapi
Australia - 17 Oktober 2018 16:36:47 wib

SMS Menlu Retno: Australia Tampar Wajah Indonesia di Isu Palestina

Protes bernada keras langsung disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno LP Marsudi, kepada pemerintah Australia atas keputusannya mendukung pengakuan Yerusalem. Kemarahan itu langsung disampaikan Menlu Retno
Hukum - 17 Oktober 2018 16:16:53 wib

Kasus Suap Meikarta, KPK Geledah Kantor DPMPTSP Kabupaten Bekasi

Tim penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. Penggeledahan terkait kasus suap Meikarta. Pantauan di lokasi, Rabu (17/10), tampak 3 orang
Pajak - 17 Oktober 2018 16:13:21 wib

Dirjen Pajak Pesimis Bakal Penuhi Target Sesuai APBN

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak tahun 2018 masih belum sesuai target yang ditetapkan APBN. Dirjen Pajak, Robert Pakpahan, mengatakan sepanjang 2018 akan
Makro - 17 Oktober 2018 15:55:50 wib

BI Prediksi Penerimaan 2019 Capai Rp29,1 Triliun

Bank Indonesia (BI) memprediksi anggaran penerimaan operasional meningkat 7,9 persen menjadi RpRp29,1 triliun pada 2019 dengan sumber terbesar dari pengelolaan aset valuta asing sebesar Rp28,9 triliun. Angka
Bisnis - 17 Oktober 2018 15:00:25 wib

Tarif Kereta Cepat JKT-BDG Diperkirakan Rp 200 Ribu

Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang saat ini sedang digarap diperkirakan sekitar Rp 200 ribu. Demikian diungkapkan oleh Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA, Tumiyana. Tumiyana mengatakan, total
Daerah - 17 Oktober 2018 14:49:13 wib

Teteskan Air Mata, Pasha Ungu Siap Mundur Jika Gagal Tangani Gempa

Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Syamsuddin Said (Pasha Ungu), menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya bila tidak mampu menyelesaikan persoalan yang mendera Kota Palu pascagempa dan tsunami disertai
Jakarta - 17 Oktober 2018 14:33:41 wib

Anies Sebut Program DP Rp 0 Untuk Warga Bergaji di Atas UMP

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan program rumah DP Rp 0 ditujukan bagi warga dengan kriteria tertentu. Salah satunya adalah syarat gaji antara Rp 4 juta-7 juta/bulan. "Kalau tidak salah maksimal
Sepakbola - 17 Oktober 2018 14:25:30 wib

Paul Scoles: MU Butuh Pemain Berkualitas

Coach Paul Scholes merasa Manchester United membutuhkan pemain sekelas Eden Hazard, Kevin De Bruyne bahkan Lionel Messi agar bisa bersaing memperebutkan gelar juara Liga Premier Inggris musim 2018-19 ini. Hal
Makro - 17 Oktober 2018 14:14:08 wib

Realisasi Belanja Pemerintah, Anggaran Subsidi BBM Jebol Pagu APBN

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi energi sampai September 2018 jebol dari pagu yang dianggarkan pemerintah. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan jebolnya anggaran subsidi
Sepakbola - 17 Oktober 2018 14:02:52 wib

Berucap Kasar, Mourinho Dijatuhi Hukuman

Manajer Manchester United, Jose Mourinho, didakwa Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) karena mengucapkan kata-kata kasar seusai timnya menang di Liga Premier atas Newcastle United awal bulan ini. Pelatih asal Portugal
Teknologi - 17 Oktober 2018 13:57:03 wib

Adobe Hadirkan Photoshop"sesungguhnya" di iPad

Adobe bakal menghadirkan aplikasi Photoshop dalam versi "sesungguhnya" alias full version untuk iPad pada 2019 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan Adobe dalam konferensi kreatif bertajuk
Nasional - 17 Oktober 2018 13:44:41 wib

Ada Peluru Nyasar Lagi di Gedung DPR, Diduga Sisa Penembakkan Senin

Peluru kembali ditemukan di Gedung DPR. Kali ini peluru ditemukan di ruang kerja Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PAN. Ada dua lantai yang diterjang peluru temuan baru ini, yaitu lantai 10 dan 20 Gedung Nusantara I,
Perbankan - 17 Oktober 2018 13:44:27 wib

Bankir Optimistis Kredit Bisa Tumbuh 11,5% di 2018

Para bankir optimis pertumbuhan kredit di akhir 2018 bisa mengalami pertumbuhan 11,5% dibanding 2017. Angka ini lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan kredit 2017 8,2% year on year. Hal ini terindikasikan dari data
Nasional - 17 Oktober 2018 11:19:31 wib

2 WNI Diculik di Perairan Sabah, Pemerintah Enggan Bayar Tebusan

Dua nelayan asal Indonesia kembali diculik oleh kelompok pemberontak Filipina selatan. Keduanya diketahui bernama Samsul Sagunim (40) dan Usman Yusuf (35), mereka merupakan WNI dari Sulawesi Barat. Mereka diculik