Pilkada Dikepung Politik Uang

Senin, 26 Feb 2018 | 15:34:52 wib

Endy Purwanto
penulis : Endy Purwanto | endy@ayooberita.com

 

   Pilkada Dikepung Politik Uang


 

Politik uang dikhawatirkan merajalela di pilkada serentak 2018. Bahkan, lebih 50% dari 171 pilkada terancam oleh musuh utama demokrasi itu.Menurut kajian Indonesia Budget Center (IBC), dari 17 provinsi yang menghelat pilkada, 10 di antaranya sangat rawan korupsi politik dan politik uang.

Ke-10 provinsi itu ialah Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Untuk kabupaten/kota, dari 159 pilkada, 95 dalam kategori sangat rawan.

Deputi IBC Ibeth Koesrini mengatakan, selain oleh petahana yang mencalonkan diri, penyalahgunaan kekuasaan dan politik uang rentan dilakukan calon-calon yang memiliki relasi kekuasaan dengan pemerintah pusat.

"Semisal gubernur, menteri, mantan menteri, polisi dan TNI aktif, sedangkan di legislatif, ada calon dari DPR, DPRD provinsi, kabupaten dan kota, serta ada juga dari kalangan ASN (aparatur sipil negara). Mereka merupakan aktor-aktor yang punya relasi kuasa dan bisa memengaruhi alokasi APBD atau kebijakan untuk kepentingan kampanye," ujar Ibeth di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, kemarin.

Direktur Eksekutif IBC Roy Salam menambahkan, ada banyak modus yang bisa digunakan petahana untuk melakukan politik uang, termasuk menjadikan APBD sebagai sumber dana kampanye. "Bisa lewat bantuan sosial, hibah, dan kebijakan daerah. Semisal di salah satu daerah ada banyak kepala desa yang diberangkatkan untuk kunjungan kerja atau studi banding, tapi isinya hanya jalan-jalan," ucap dia.

Untuk calon-calon dari kalangan legislatif, menurut Roy, kedok dana aspirasi bisa digunakan untuk mendanai kampanye mereka di daerah. "Jadi, tidak hanya petahana, tapi ada banyak calon yang bisa menyalahgunakan uang atau fasilitas negara."

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu RI Abhan mengungkapkan pihaknya telah menerima laporan dana awal kampanye dari seluruh calon. Tanpa memerinci, ia menjelaskan 11 pasangan melaporkan dana kampanye terbesar, yakni Rp1 miliar-Rp13 miliar. Untuk mengawasi dana kampanye, Bawaslu akan bersinergi dengan KPK.

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengingatkan semua calon jujur melaporkan dana kampanye dan penggunaannya. Bawaslu juga telah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi.

"Perlu diingat bahwa UU Pilkada mengatur sanksi pidana bagi mereka yang (menggunakan) dana kampanye yang tidak semestinya. Paslon bahkan bisa dibatalkan," tandas Fritz.

Kasus memalukan

Tak cuma oleh kontestan, korupsi politik ternyata juga dilakukan penyelenggara dan wasit pilkada. Satgas Antipolitik Uang Polri pun telah menangkap Ketua Panwaslu Heri Hasan Bahri dan anggota KPU Kabupaten Garut Ade Sudrajad, Sabtu (24/2), karena diduga menerima suap dari calon.

Penangkapan itu dilakukan atas laporan bahwa keduanya menerima uang sedikitnya Rp200 juta dan sebuah mobil. "Ini berkaitan dengan dua paslon yang sudah dibatalkan tidak ikut pilbup ternyata sudah memberikan sejumlah hadiah atau uang kepada komisioner dan ketua panwas," kata Dirserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana.

Selain Ade dan Heri, imbuh Surya, Polda Jabar telah menetapkan tersangka baru. Namun, ia enggan menjelaskan jati dirinya. "Dia ini (diduga) pemberi suap.". Bawaslu sudah memberhentikan sementara Heri, begitu pula Ade yang akan dinonaktifkan.(MEDIAINDONESIA/END)

 

Tags:

Pilkada