Pemerintah Segera Revisi Tax Holiday, Ini Bocoran Aturannya

Selasa, 13 Mar 2018 | 15:50:56 wib

Yulistyo Pratomo
penulis : Yulistyo Pratomo | yulistyo@ayooberita.com

 

Pemerintah Segera Revisi Tax Holiday, Ini Bocoran Aturannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (detik.com)


Pemerintah merevisi insentif bebas bayar pajak dalam waktu tertentu (tax holiday) alias libur bayar pajak. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan sedikit bocoran revisi itu.

Salah satunya, pengusaha dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban membayar pajak dalam jangka tertentu.

"Tax holiday satu rate, jadi 100% pasti dapat," tuturnya di Kanwil Ditjen Pajak WP Besar Sudirman, Jakarta, Selasa (13/3).

Selain itu, pemberian jangka waktu insentif tax holiday juga akan diatur dan berdasarkan jumlah investasi yang dikeluarkan.

"Jangka waktu berdasarkan jumlah investasi. Kalau di atas Rp 30 triliun bisa di atas 20 tahun," tambahnya.

Saat ini insentif tax holiday diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, sebagai revisi dari aturan lama.

Dalam kebijakan itu insentif penghapusan pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan diberikan sebesar 10% hingga 100%, jangka waktunya sekitar 5 hingga 20 tahun.

Revisi ini akan dikeluarkan dalam satu paket insentif fiskal yang akan keluar pada April bulan depan. Aturan akan keluar dengan insentif lainnya seperti revisi pemberian pengurangan pajak (tax allowance), pengurangan PPh untuk UMKM dan perusahaan RnD.

"Ini tujuannya agar dunia usaha confident. Pemeritnah punya komitmen yang tidak bisa dipertanyakan lagi untuk investasi dan memberikan kemudahan simplifikasi, dan kepastian. Untuk tax holiday sebelumnya tidak seperti itu. Kita melakukan benchmarking dan jauh lebih baik dari Thailand, Malaysia, Vietnam, dari sisi tax allowance dan holiday kami berikan," pungkasnya. (DETIK/TYO)