Ketua Umum ALFI Dorong Reformasi Logistik Lewat 4 Pilar

Selasa, 12 Des 2017 | 11:18:42 wib

Yulistyo Pratomo
penulis : Yulistyo Pratomo | yulistyo@ayooberita.com

 

Ketua Umum ALFI Dorong Reformasi Logistik Lewat 4 Pilar

Yukki Hanafi


Mahalnya biaya logistik menjadi satu dari sekian sorotan utama yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu pula yang dijadikan titik perhatian Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ALFI tengah mendirik upaya mereformasi logistik melalui empat pilar. Keempatnya antara lain harmonisasi regulasi dan deregulasi, pembangunan infrastruktur, kebijakan fiskal dan moneter serta pendidikan.

"Memang orang banyak bicara mengenai logistik, karena logistik ini berkaitan dengan seluruh sendi-sendi kehidupan yang namanya kebutuhan pokok, yang namanya kebutuhan primer, sekunder dan kaitan bidang logistik, walaupun sekarang kita juga tahu logistik adalah bagian dari mata rantai pasok atau supply chain," kata Ketua Umum ALFI, Lukki Nugrahawan Hanafi, saat berbincang dengan Ayooberita.com di kantornya, sepekan lalu.

Sejauh ini, biaya logistik di Indonesai mencapai 23,7 persen. Dalam dua tahun mendatang, Yukki menargetkan agar biaya tersebut bisa turun sampai 21 persen, atau bahkan sampai 19 persen pada tahun 2019.

"Tidak mustahil biaya logistik kita bisa akan turun menjadi 19 persen. Itu bukan persoalan gampang, tapi mestinya dengan kita lakukan kerja besar dan mempunyai komitmen dengan para pelaku, termasuk di sini juga pemerintah, kita bisa mencapai angka 19 persen pada 2019," paparnya.

Tapi untuk melakukannya tidak mudah, karena masih adanya ego sektoral antar kementerian. Alhasil, pencanangan target Indonesia national single window baru teraplikasikan di tiga kementerian dari 13 kementerian/lembaga yang sudah ada.

Berikut petikan wawancara Ayooberita.com dengan Yukki Hanafi:

Logistik saat ini tengah menjadi perbincangan banyak pihak di tengah mahalnya biaya yang harus dikeluarkan pengusaha untuk memastikan pengiriman sampai di tujuan. Apa yang dilakukan ALFI untuk mendorong turunnya biaya logistik tersebut?

Kalau bicara logistik, DPP ALFI itu sebuah organisasi yang kita memang mempunyai Kepmen dan Permen, jadi saya enggak akan terlalu masuk ke sana. Jadi kita di pengurusan 2014-2019 mendorong apa yang disebut dengan logistic reform itu ada 4 pilar, pertamas adalah harmonisasi regulasi dan deregulasi; dan yang kedua adalah pembangunan infrastruktur, ini ada hard infrastructure dan soft infrastructure, yang hard infrastructure ini adalah pembangunan fisik. Ini pun ada dua, ada yang bersifat optimalisasi, ada juga yang bersifat pengembangan yang sudah ada. Yang kedua adalah membangun yang baru, pembangunan-pembangunan ada beberapa hal, satu misalnya pembangunan pelabuhan, dua pembangunan infrastruktur bandara-bandara, ketiga adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, kereta api yang khusus kaitan dengan angkutan barang. Nah, kalau soft infrastructure ini berkaitan dengan informasi teknologi ya, informasi teknologi ini antara lain ialah bagaimana kita mendorong pelabuhan-pelabuhan di Indonesia menjadi pelabuhan-pelabuhan yang smart port terus juga termasuk bandara-bandara. Lalu yang ketiga kebijakan fiskal dan moneter, yang keempat pendidikan. Kita fokus di empat pilar tadi.

Memang orang banyak bicara mengenai logistik, karena logistik ini berkaitan dengan seluruh sendi-sendi kehidupan yang namanya kebutuhan pokok, yang namanya kebutuhan primer, sekunder dan kaitan bidang logistik walaupun sekarang kita juga tahu logistik adalah bagian dari mata rantai pasok atau supply chain. Makanya kita juga berikan komentar mengenai pemerintah, komentar telah terjadi shifting antara market yang berkaitan dengan offline ke online walaupun kita melihat sebenarnya ada terjadi pelambatan dari sisi ekonomi, tapi eranya sekarang sudah era ke sana, jadi kita melihat bahwa salah satu Permenhub Nomor 49 yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan tahun 2017 ini kita bahkan sudah mengadopsi, memasukkan, mengusulkan kepada pemerintah dan sudah ada yang kita sebut dengan e-logistic. Jadi kalau di orang kan udah ada tuh online gitu ya, tapi kan untuk barang mungkin belum banyak masyarakat belum tahu, kita sudah memasukkan, jadi dengan suatu izin kita sudah memasukkan hampir di semua kegiatan berkaitan dengan kegiatan pengiriman barang. Itu yg perlu saya sampaikan, intinya ada di situ.

Jadi walaupun kita juga sama-sama tahu biaya logistik di indonesia ini kan masih tinggi, kalau data kami itu per tahun ini logitik kita dari hasil research DPP ALFI itu masih 23,7 persen, dengan pembangunan infrastruktur yang saya sampaikan di atas itu bisa mencapai angka 21 persen pada 2019. Kalau bisa menyelesaikn masalah harmonisasi regulasi pemerintah pusat dengan daerah, pemerintah daerah dengan daerah, terus masalah perizinan, Indonesia national window, persoalan masalah ekspor dan impor, terus juga menjadikan smart port dan smart airport, tidak mustahil biaya logistik kita bisa akan turin menjadi 19 persen. Itu bukan persoalan gampang, tapi mestinya dengan kita lakukan kerja besar dan mempunyai komitmen dengan para pelaku, termasuk di sini juga pemerintah, kita bisa mencapai angka 19 persen pada 2019.

23,7 Persen ini hasil research kita, terus 2019 dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur ke angka 21 persen, bahkan sebetulnya bisa 19 persen kalau masalah harmonisasi regulasi, deregulasi 16 paket yang sudah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan logistik bisa diimplementasikan secara maksimal, terus juga kita menciptakan sistem digital di pelabuhan-pelabuhan kita, airport. Terus juga termasuk bagaimana kelancaran arus jalan tol ini semakin baik karena beberapa ruas tol kan bukannya semakin baik api semakin macet. Kita juga enggak menyalahkan pemerintahan sekarang dengan telatnya pembangunan di sekitar Cikampek, juga ada salah satu pelabuhan besar yang akan dibangun yaitu pelabuhan Patimbang. Kita harapkan itu juga menjadi suatu pelabuhan yang tingkat efisiensi yang tinggi karena melalui akses yang langsung melalui dari daerah beberapa kawasan area industri terhadap pelabuhannya. Jadi memang akan banyak terjadi perubahan, bahkan Bill Gates sendiri dalam tulisannya menyampaikan masa depan salah satu bisnis yang baik itu adalah orang yang bergerak di logistik, pengiriman barang itu sekarang coba bayangkan di kita kan bersaing bukan di antara kita sesama anak bangsa, tapi kita juga bersaing dengan negara-negara lain.

Nah bagaimana memenangkan persaingan ini karena di Asean itu, di Asia itu, Asean adalah nomor ketiga kekuatan perdagangannya nomor 3. Indonesia di Asean itu mempunyai posisi yang sangat strategis dengan jumlah penduduk 40 persen, majority daripada penduduk yang ada di Asean. Nah kita mau jadi penonton atau kita mau jadi pemain, kita mau jadi produsen atau kita hanya jadi target market, ya kan salah satu yang bisa menaikkan daya saing bangsa ini melalui dengan logistik yang efisien dan efektif.

Proses apa saja yang sudah dijalankan ALFI untuk mencapai target itu?

Kalau bicara DPP ALFI seluruh indonesia ada di 31 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah anggota kita 3.212. 3.212 Anggota ini terdiri dari perusahaan kecil, menengah, besar maupun juga PMA.

Nah, oleh karena itu kita dorong teman-teman untuk masuk dalam proses digitalisasi ini untuk melakukan efisiensi-efisiensi, selain itu kalau di antara pelaku usaha itukan sudah berkompetisi, nah kita harus lihat juga dari sisi pemerintah, pemerintah ini kan bertanggung jawab untuk membangun infrastuktur, walaupun infrastruktur itu kan juga mengikutsertakan swasta, swasta itu juga kan ada dua, ada swasta nasional, ada badan usaha milik negara, ada juga koperasi dan lain-lain.

Jadi untuk infrastruktur ada swasta nasional serta BUMN, makanya kita mendorong untuk percepatan pembangunan infrastruktur tapi jangan terjebak di infrastruktur, information technology ini kami juga mendorong agar sesuatunya bisa lebih efisien, bisa lebih efektif dan cepat. Dan di logistik kita bicara safety dan security, ini kan sangat penting bagaimana pengemudi mengendarai unit di jalan itu tidak banyak ada hambatan-hambatan, bagaimana pelabuhan itu bisa berjalan dengan lancar. Presiden sendiri kan mengatakan proses dwelling time, satu contohnya saya selalu bilang juga walaupun dwelling time itu bukan merupakan satu-satunya yang mengakibatkan biaya logistik tinggi bahkan proses dwelling time bisa menambah biasa logistik itu sendiri.

Nah ini kan semuanya prosesnya kita dorong untuk dilakukan perbaikan, tapi arahnya sudah betul. Yang menjadi permasalahan kita itu masalah ego sektoral, ego sektoral ini sangat tinggi terutama di pemerintahan, di kementerian. Kalau pelaku usahanya sendiri kan sudah bersaing ya kan, siapa yang mempunyai pelayanan lebih baik, siapa yang mempunyai pelayanan efisien dan efektif dan semua pelaku usaha pasti menginginkan barang itu semuanya cepat sampai tujuan. Kenapa kalau barangnya sampai tempat tujuan berarti semakin cepat dia dibayar, logikanya kan sesederhana itu.

Nah ini masalah koordinasi pemerintah, saya ambil contoh aja di Indonesia national single window sendiri itu baru ada tiga kementerian dari 13 lembaga/kementerian yang harus tergabung di portal itu, artinya apa? Masih ada sistem yang tidak langsung terintegrasi tapi harus sisi pengulangan dari sisi upload misalnya dengan beberapa kementerian teknis terkait, even yang perdagangan pun belum masuk baru rencananya tahun depan. Padahal kita bicara Indonesia national single window itu sejak 2007 sudah ada. Sayang, kita salah satu yang pertama di Asean ini tapi dalam hal implementasinya lambat, memang tidak mudah membangun indonesia saya selalu tidak selalu membandingkan kita dengan Singapura, karena Singapura itu kan sangat kecil, cuma satu kota, satu airport sama satu pelabuhan dan merekakan transitment. Kalau kita dari segi geografis juga di bawah nih, paling ujung Asean, walaupun kita juga masih ada Australia sama New Zealand.

Nah, oleh karena orang masih fokus terhadap containerize expor mulai kontainer, impor mulai kontainer padahal eksport terbesar kita itu adalah oil and gas, mineral, masih banyak juga hambatan-hambatan di sana yang perlu diperbaiki, terjadi beberapa OTT terkait dengan pungli di sana, baru-baru ini di Samarinda. Nah itu saya lihat bukan hanya terjadi di Samarinda aja, jadi ada di beberapa kota. Ini jg harus menjadi perhatian kita bersama. Tantangan lainnya ini dengan modernisasi berubah dari orang ke alat, kan banyak juga ini yang tidak semua teman-teman bisa menerima ini, kan harus ada sosialisasi dari pemerintah. Kalau misal terjadi pengurangan pengangguran atau misal orang yang berhenti yang tadinya melalui mekanis terus sekarang menjadi digital, itu kan sekarang harus dipersiapkan ke mana mereka nanti bekerja, jadi ini yang menurut saya menjadi pekerjaan rumah besar kalau mau biaya logistik kita menjadi 19 persen. 19 Persen itu menurut sya sudah sangat luar biasa, akan menaikkan posisi Indonesia yang berkaitan dengan eksport dan import itu akhirnya menjadikan kita lebih berdaya saing.

Jadi bukan bicara manfaat logistik itu apa tapi dengan biaya logistik yang efisien dan efektif itu akan menaikkan daya saing bangsa, belum lagi kita bicara urban logistic. Bulan lalu ALFI baru bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada, menetapkan lima kota, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Makassar, bayangkan 2025 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia itu akan mencapai 290 juta. Kalau melihat Jakarta sebagai ibu kota negara dengan jumlah penduduk yang siangnya 12 juta, malamnya 9 juta. Kalau misalnya pertumbuhannya itu, katakan lah 10-20 persen pada 2025, jumlah penduduk Jakarta akan mencapai 15 juta pada siang hari. Bagaimana suplai kebutuhan akan makanannya, bagaimana suplai kebutuhan pokoknya, bagaimana suplai-suplai untuk pembangunan mereka tinggal dan sekitarnya, terus bagaimana ini kota-kota pendukungnya. Ini kan harus dipersiapkan.

Oleh karena itu, kami melakukan studi dan kita juga melakukan kerja sama dengan pemda terkait, dengan Gajah Mada. Terus DPP ALFI dengan beberapa asosiasi lain kami juga, menko perekonomian juga bekerja sama dengan, kalau enggak salah dengan Temasek Foundation dari Singapura, berikut SU, Singapore University. Jadi logistik ini sangat penting, kenapa? Karena menyentuh setiap sendi-sendi kehidupan yang ada, yang berkaitan dengan pengiriman barang. Belum lagi sekarang, yang tadi saya bilang di awal pola perdagangan offline ke online, sekarang ini masih barang-barang tertier, bukan kebutuhan pokok Di Amerika sekarang begitu banyak toko besar mulai tutup, terutama toko-toko yang menjual barang-barang primer, beras, gula. Pada akhirnya karena penduduk metropolitan itu semakin hari semakin padat, macet, orang males lagi berangkat untuk ke toko dan itu tidak menutup kemungkinan 2-3 tahun yang akan datang akan terjadi di ibu kota negara kita ini.

Saya mengambil contoh ya, salah satu, hub-nya Alibaba itu ada di Malaysia. Salah satu jargonnya kalau mas kirim seluruh barang dari seluruh negara Asean ini maksimal dalam satu hari sudah sampai ke kita. Gimana kalau kita pesen di Jakarta, bisa enggak satu hari sampai rumah kita, kan belum tentu. Nah ini daya saing kita, daya saing kita seperti apa, jadi urban city, logistik itu menjadi sangat penting karena menampung kegiatan, kita juga setuju dari pemerintah pusat di mana mendorong ekonomi dari pinggir ke tengah, terus baru ke pusat, kan seperti itu. Tapi sampai hari ini kegiatan ekonomi 60 persen masih ada di Jakarta, jadi tugas gubernur Jakarta, wakil gubernur Jakarta itu dengan segala problematikanya tidak mudah.

Kita juga mendorong nih, bagaimana Jakarta bisa menjadi contoh kota baik menjadi lebih baik. Karena sebagai etalase dari pada Indonesia, itu yang menjadi tantangan besar kita bersama. Jadi selain logistik, kita bicara e-logistic, logistik ini saya bagi tiga lagi, logistik ini ada yang namanya contract logistic, ada lagi yang namanya pengangkutan melalui udara dan laut, dibagi lagi ada internasional dan domestik. Semua itu harus menjadi satu kesatuan dalam satu perencanaan besar yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu ke depan.

Kita berasa sudah memperbaiki diri, tapi negara-negara tetangga kita di seputar Asean jangan-jangan bisa lebih cepat dari kita. Nah kalau kita kalah kecepatan dari mereka, kita masing ngomong deregulasi, mereka sudah sudah mulai, kita mengeluarkan deregulasi mereka menderegulasi sendiri aturan di negaranya. Makanya kita ini jangan kebanyakan seminar, kadang-kadang satu keputusan yang dikeluarkan pemerintah pusat, pemerintah daerah itu tidak perlu semua dimediakan, karena semua kebijakan suatu pemerintah pusat dan daerah itu akan menjadi dan dilihat negara-negara pesaing kita.

Memang kita satu rumah di Asean, tapi yang namanya tetangga kan juga persaingan itu ada, jangankan negara, kita pun dengan tetangga kita pun kadang-kadang ada persaingan. Nah itu yang menurut saya kita harus punya komitmen besar, komitmen besar dari siapa, dari seluruh stakeholder. Presiden bicara logistik, wakil presiden bicara logistik, hampir semua menteri bicara mengenai biaya logistik, tapi tidak semua yang namanya gubernur, wali kota, bupati yang mengerti logistik, mata rantai pasok.

Saya ambil contoh hal sederhana saja, misal cabe diproduksi banyak di Lembang tapi harga beli di pasarnya dibandung lebih mahal daripada kita beli di Jakarta. Nah ini mata rantai pasok ini yang perlu diperbaiki, saya banyak berharap juga karena Jakarta bisa menjadi contoh, salah satunya pelabuhan terbesar itu, pak gubernur, pak wakil gubernur ini bisa juga memberikan satu contoh besar di mana posisi daripada logistik Jakarta ini bisa lebih baik dibanding daerah lain.

Kenapa? Karena Jakarta kan enggak punya pertanian, tapi di Jakarta harus memiliki semua jenis komoditinya karena dibutuhkan, ya kan? Apakah itu yang nasional, apakah itu juga yang impor, dan juga beberapa produk UKM yang perlu kita berikan terobosan itu, karena apapun kelancaran sebuah pelabuhan, airport di dareah manapun yang akan mencapai pertumbuhan ekonomi di Jakarta itu melalui logistik dan transportasi, kelancaran membangun infrastruktur, barang masuk ke tengah, keluar dari jalan tidak menimbulkan kemacetan. Jadi kalau kita bisa selesaikan Jakarta bicara urban logistic, daerah lain pasti bisa selesai, daerah lain malah lebih lengkap kok, bagaimana produk-produk dari desa ke kota, dari kita antar provinsi, kalau ada lebih baru untuk di ekspor itu yang harus dipakai. (TYO)