Kemenkop UKM: Fenomena Kredit Macet KUMK Jangan Diabaikan

Selasa, 13 Mar 2018 | 13:55:23 wib

Endy Purwanto
penulis : Endy Purwanto | endy@ayooberita.com

 

Kemenkop UKM: Fenomena Kredit Macet KUMK Jangan Diabaikan

UKM mebel terjerat kredit macet



Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengakui tidak tertutup kemungkinan kredit dari bank yang diterima Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) miliki potensi permasalahan dalam pengembaliannya. Penyebabnya, bisa faktor internal seperti kegagalan usaha, maupun faktor eksternal seperti adanya krisis moneter dan kejadian di luar kemampuan debitur.

"KUMKM memiliki kredit macet merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan dan memerlukan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit. Sehingga, tidak akan berdampak pada likuiditas keuangan KUMKM, yang dapat mengganggu kelancaran dan keberlangsungan usahanya dan atau bahkan menjadi bangkrut atau kolaps," papar Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Kredit macet, lanjut dia, suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. "Kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana debitur tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari tiga bulan," tandasnya

Dilanjutkan, kredit merupakan salah satu sumber pendanaan bagi KUMKM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dan sumber pendanaan kredit terbesar diperoleh melalui lembaga keuangan/perbankan

Dalam pemberian kredit umumnya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan KUMKM selaku debitur dan mewajibkan untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu beserta bunga pinjaman," ungkapnya.

Kredit yang diterima dan atau diberikan kepada KUMKM berdasarkan pertimbangan kelayakan KUMKM sebagai debitur perbankan. "Bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan kepada KUMKM benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan," katanya.

Hanya saja, restrukturisasi kredit KUMKM masih menghadapi berbagai permasalahan. Pertama, restrukturisasi kredit yang diberlakukan lembaga keuangan perbankan dan lembaga pembiayaan masih dirasakan berat oleh KUMKM. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pengaduan yang disampaikan oleh Koperasi dan UMKM.

Kedua, implementasi dari kebijakan restrukturisasi tersebut tidak diatur secara jelas oleh pemerintah, dalam arti tiap-tiap bank diberikan kelonggaran untuk menyusun kebijakan restrukturisasinya masing-masing. "Pemerintah hanya memberikan garis besarnya saja. Perbedaan kebijakan seperti ini dapat menimbulkan kebingungan dan keraguan di kalangan KUMKM sebagai debitur," jelasnya.

Ketiga, tidak dapat kita pungkiri pula bahwa masih terjadinya moral hazard di kalangan perbankan yang lebih memilih untuk melakukan pelelangan atas aset debitur karena pada umumnya nilai aset debitur lebih tinggi daripada nilai kredit. "Moral hazard juga terjadi di kalangan debitur yang menunda pembayaran sambil menunggu keringanan pembayaran yang ditanggung oleh pemerintah," tambahnya.

Keempat, debitur KUMKM memiliki keterbatasan dan kendala dalam bernegosiasi dengan bank untuk menyelesaikan kredit. Karena itu, FGD ini diselenggarakan dalam rangka mencari solusi bersama terkait dengan permasalahan yang banyak dialami oleh koperasi sebagai debitur perbankan/non-perbankan dalam penyelesaian kredit, tutupnya. (RLS)

 

Tags:

UKM