Hipmi Jaya Dukung Penuh Kebijakan PTSP Pemprov DKI

Jumat, 09 Mar 2018 | 15:16:27 wib

Yulistyo Pratomo
penulis : Yulistyo Pratomo | yulistyo@ayooberita.com

 

Hipmi Jaya Dukung Penuh Kebijakan PTSP Pemprov DKI

PTSP DKI Jakarta. (istimewa)


Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD Hipmi) Jaya mendukung penuh kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diusung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebab, kebijakan ini bisa mempermudah kemudahan bisnis (ease of doing business) di kalangan pengusaha.

"Hipmi Jaya mendukung kebijakan PTSP ini meski masih ada kekurangan seperti perizinan masih banyak meja dan banyak loket pula, namun kekurangan ini tidak mengurangi upaya untuk mendapatkan perizinan mudah," ujar Ketua Bidang OKK Hipmi Jaya, Lexyndo Hakim, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/3).

Bagi Lexy, sapaan Lexyndo Hakim, PTSP ini bisa menjadi ujung tombak program unggulan Pemprov, yaitu One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE). Namun, masih banyak yang harus diperbaiki, apalagi masih ada beberapa kendala yang dihadapi pengusaha baru dalam membuka bisnisnya.

"PTSP ini sudah bagus sekali, kadang kendala muncul dari RT/RW karena butuh surat pengantar, nah pengantar ini jadi mainan baru," tambahnya saat menghadiri FGD terkait perizinan yang diadakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta.

Ada sejumlah permasalahan lain yang kerap dikeluhkan para pengusaha mulai dari perbedaan tarif pengajuan perizinan hingga penolakan domisili perusahaan. Beberapa kantor kecamatan bahkan masih menerapkan sistem zonasi sebelum menerbitkan domisili tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP), Edy Junaedi, mengakui kekurangan tersebut. Namun, dia berjanji berupaya meningkatkan pelayanan secara terus menerus, mulai dari kepegawaian hingga sosialiasi.

Terkait zonasi, Edy memastikan tidak ada sistem pengenaan zonasi dalam pengajuan domisili dan itu pun tidak akan dipakai dalam proses perizinan. Meski demikian, zonasi hanya dapat dikenakan saat pengusaha akan mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

"Domisili tidak terkait zonasi. Setahun ini sudah tidak ada lagi zonasi," pungkas dia. (TYO)