APERSI Desak Pemda Tak Hambat Perizinan Pengembang MBR

Kamis, 08 Mar 2018 | 15:24:58 wib

Endy Purwanto
penulis : Endy Purwanto | endy@ayooberita.com

 

 APERSI Desak Pemda Tak Hambat Perizinan Pengembang MBR

Perumahan MBR


Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mendesak pemerintah daerah (Pemda) tidak menghambat perizinan pengembang perumbahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga program 1 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat dapat terealisasi.

"Jika perizinan dipersulit sudah barang tentu program 1 juta rumah tak dapat berjalan maksimal. Jangan dipersulit, permudah perizinan, itu harapan Asosiasi, karena hal ini tentunya berdampak besar juga bagi daerah," papar Ketua Umum Apersi Nasional, Junaidi Abdila dalam sambutan rapat kerja daerah (Rakerda) dan Seminar DPD Apersi Sumsel 2018, Rabu kemarin.

Dijelaskan, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 64 sudah dijelaskan tidak lagi diwajibkan memakai izin lokasi dan Amdal Lalin, sehingga bisa memperpendek izin pengembang menyediakan rumah MBR.

Dia menerangkan, pengembang rumah MBR (bersubsidi) berbeda dengan rumah yang dibangun diperuntukan komersil. “Bukan PP saja yang mengatur kemudahan pengembang rumah MBR untuk menyediakan rumah, tapi juga adanya Perda Nomor 5 tahun 2017 yang mempertegas pengembang rumah rakyat diberikan percepatan dan kemudahan di daerah bukan justru dipersulit,”tegasnya.

Untuk itu, katanya jika dipersulit tentu imbasnya kepada konsumen yang rata-rata yang berpenghasilan rendah yang menanggungnya. "Rumah MBR tidak bisa seperti rumah komersil karena rumah MBR adalah program pemerintah dengan harga jual maksimal Rp130 juta," ungkapnya. (Wartaekonomi/End)

Tags:

APERSI